Buka Musrenbang Tingkat Kecamatan, Wakil Bupati Samosir: Rencana Kerja Harus Wujudkan Kesejahteraan Masyarakat

SAMOSIR-Wakil Bupati Samosir Drs. Martua Sitanggang, MM secara resmi membuka Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tingkat Kecamatan se-Kabupaten Samosir 2024, Kamis 16 Febuari 2023

Baca juga: Presiden Jokowi Kunjungi Beberapa Proyek KCJB Di Pemprov Jabar

Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tingkat Kecamatan se-Kabupaten Samosir 2024 dimulai dari Kecamatan Onan Runggu dan dihadiri Kepala Bappeda Kabupaten Samosir Rajoki Simarmata dan Kadis Kominfo Immanuel Sitanggang,

Wakil Bupati Samosir dalam arahanya menyampaikan, bahwa Musyawarah Rencana Pembangunan sangat penting untuk dilaksanakan sebagai awal dalam mendukung Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2024. RKPD 2024 mengangkat tema "Penguatan Kemandirian dan Kesejahteraan Masyarakat melalui Peningkatan Kualitas Perekonomian, Kesehatan dan Pendidikan

Baca juga: Pertama Kalinya Ke Dairi, Presiden Jokowi Bagikan Bantuan Modal Bagi Pedagang di Pasar Induk Sidikalang

Selain itu, Musrenbang RKPD ditingkat Kecamatan ditekankan harus bermuara untuk pencapaian visi Pemerintah Kabupaten Samosir yaitu "Terwujudnya Masyarakat Samosir Yang Sejahtera, Mandiri dan Bermartabat secara Seiring dengan tema tersebut,

“Untuk itu, Seluruh pemerintah mulai dari tingkat Desa untuk bersama-sama mengawal perencanaan, sehingga menghasilkan suatu perencanaan yang baik demi pembangunan yang tepat sasaran dan Ekonomi, Kesehatan dan Pendidikan, ”sebut wakil Bupati Samosir Martua Sitanggang

Baca juga: Presiden: Pemerintah Cabut 2078 Izin Perusahaan Tambang Minerba

Lebih lanjut disampaikan Musrenbang Kecamatan harus memprioritaskan kebutuhan masyarakat  setiap desa. Dengan Anggaran Daerah yang sangat kecil, Untuk itu, usulan dari setiap desa yang benar-benar skala prioritas dengan perencanaan yang baik, harus tepat sasaran sehingga output yang dihasilkan baik dan dapat menyentuh secara langsung kebutuhan masyarakat.

"Setiap desa harus betul-betul mengusulkan pembangunan skala prioritas yang dapat mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan setiap usulan harus jelas hasilnya, sehingga melahirkan pembangunan yang mampu meningkatkan perekonomian masyarakat, ”ucap Martua Sitanggang

Baca juga: Raker Bersama Panglima TNI, Komite I DPD RI Minta Pemerintah Perhatikan Wilayah Perbatasan

Martua Sitanggang juga menyampaikan, prosedur penyusunan perencanaan yang baik harus dimulai dari Desa-Desa sebab Desa adalah ujung tombak pembangunan dan desa perlu dibina untuk mandiri dan usulan pembangunan infrastruktur di Desa harus didukung dengan kesediaan lahan sehingga dalam pelaksanaan tidak terkendala.

Kepala Bappeda Rajoki Simarmata mengatakan, usulan dari setiap desa akan diinput dalam sistim perencanaan pembangunan daerah (SIPD) dan akan menyesuaikan keterbatasan anggaran dan dipastikan setiap desa di Kabupaten Samosir akan mendapat minimal satu untuk pembangunan infrastruktur.

Baca juga: Presiden Republik Indonesia Resmikan Tujuh Pelabuhan dan Empat KMP di Kawasan Danau Toba

“Usulan melalui musyarah pembangun desa, desa terkonsolidasi dalam RKPD 2024 dan akan didistribusikan ke rencana kerja (Renja)  OPD tahun 2024. Dijelaskan, pada Forum OPD akan terintegrasi skala prioritas usulan dari Desa, sesuai dengan visi dan RPJMD 2021-2026, ”sebut Rajoki Simarmata

Kepala Bappeda Rajoki Simarmata berharap, usulan dari setiap desa berpihak pada pelayanan dasar kebutuhan masyarakat dengan konsep ekonomi dan pemberdayaan masyarakat. Mendukung 10 program uggulan prioritas pembangunan yang sudah ditetapkan Bupati dan Wabup Kabupaten Samosir.

Musrenbang tersebut juga dihadiri Kepala OPD se-Kabupaten Samosir, Forkopicam Kecamatan Onan Runggu, Camat se-Kabupaten Samosir, Kepala Desa dan BPD se-Kecamatan Onan Runggu, para Kepala Sekolah, Tokoh Masyarakat, Tokoh Pemuda, FKTM Kec. Onan Runggu, Tokoh Agama, Ormas dan LSM. ( Karmel )