Pj. Sekda Buka Rapat Penguatan Kerjasama dengan Stakeholder Dalam Pencegahan dan Penurunan Stunting di Kabupaten Samosir

Samosir-Pj. Sekda Samosir Dr. Naslindo Sirait, SE, MM  membuka pertemuan Penguatan Kerjasama dengan Stakeholder dan Mitra Kerja dalam Pelaksanaan Advokasi, Promosi, dan KIE Program KKBPK dalam Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting di Kabupaten Samosir, yang digelar di JTS Hotel Parbaba, Kecamatan Pangururan, Kamis (10/8/2023).

Pertemuan tersebut diselenggarakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB Provsu bekerjasama dengan Dinas P3AP2KB Kabupaten Samosir dengan menghadirkan peserta sebanyak 55 orang terdiri dari OPD, Camat, TP. PKK, Tim Pendamping Keluarga, IBI, Ahli Gizi, TNI/Polri, Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat.

Baca juga: Penyerahan SK CPNS, Rudi: PNS Adalah Pelayan Masyarakat

Seperti yang disampaikan oleh Ketua Panitia Pelaksana Ratna Banjarnahor, S.Sos, bahwa pertemuan ini adalah untuk melakukan advokasi, komunikasi informasi edukasi (KIE) seluas-luasnya kepada masyarakat dalam percepatan penurunan stunting, serta bersinergi antara pemerintah dengan sektor terkait dalam memfasilitasi, pendampingan dan pembinaan masyarakat untuk menyelenggarakan program Pembangunan Keluarga Kependudukan dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana).

Pj. Sekda Samosir Dr. Naslindo Sirait, SE, MM, saat membuka rapat menyampaikan bahwa pertemuan ini tentunya sangat penting dalam rangka penguatan kerjasama mengingat angka stunting di Samosir masih diangka 26, 3 %, dan untuk mencapai target nasional ke angka 14% bukanlah perkara yang mudah. Namun, setidaknya bisa didorong ke angka 17 % tentu harus dengan kerjasama semua stakeholder terkait.

Baca juga: Tanggapi Pernyataan Menag, Ketua DPD RI Minta Pemerintah Hentikan Masuknya Imigran Tiongkok

"Saat ini kita berbicara 20 sampai 30 tahun kedepan. Indonesia diprediksi menjadi negara maju tahun 2045, maka kitalah yang membuat pondasinya. Cita-cita itu akan gagal kalau anak-anak kita masih mengalami persoalan stunting dan lain sebagainya", kata Naslindo.

"Hari ini kita bicara stunting, bagaimana kebijakan dari pusat, Pemerintah Provinsi hingga Kabupaten tentunya harus konvergen artinya menuju kepada satu titik. Dan ini adalah pekerjaan semua stakeholder dengan multi program dan multi kegiatan dalam mengintervensi stunting", tambahnya.

Baca juga: Presiden: Pemerintah Cabut 2078 Izin Perusahaan Tambang Minerba

Pada kesempatan tersebut Pj. Sekda menyampaikan pemaparan terkait Kebijakan, Koordinasi dan Konvergensi Program Percepatan Penurunan Stunting di Kabupaten Samosir. Dalam paparannya, Naslindo menyampaikan beberapa yang menjadi kendala percepatan penurunan stunting yakni belum efektifnya program-program pencegahan, belum optimalnya koordinasi penyelenggaraan intervensi gizi di semua tingkatan, belum efektif dan efisiennya pengalokasian dan pemanfaatan sumber daya dan sumber dana, keterbatasan kualitas dan kapasitas penyelenggara program serta masih minimnya advokasi, kampanye dan diseminasi terkait stunting dan upaya pencegahannya.

Menurutnya, upaya percepatan penurunan stunting di Kabupaten Samosir harus dilaksanakan dengan strategi memperkuat konvergensi melalui koordinasi dan konsolidasi program kegiatan dalam perencanaan dan penganggaran, memperbaiki desain dan pengelolaan program untuk memastikan sasaran prioritas yakni rumah tangga 1.000 HPK, serta memperkuat koordinasi lintas sektor dan pemerintah mulai pusat hingga daerah.

Baca juga: Diresmikan Presiden Jokowi, Edy Rahmayadi Harapkan Pantai Bebas Parapat Jadi Magnet Wisatawan

"Intervensi penurunan stunting ini harus dilakukan dengan kolaborasi pemerintah dengan peningkatan efektifitas dan efisiensi programnya, dipadukan dengan optimalisasi peran dan mobilisasi sumberdaya swasta, individu dan kelompok masyarakat", jelas Pj. Sekda Naslindo Sirait.

Selain Pj. Sekda Naslindo Sirait, sejumlah narasumber lainnya yang dihadirkan dalam pertemuan ini diantaranya Prof. Dr. Ir. Albiner  Siagian M.Si (Kabid Litbang PERGIZI-PANGAN Sumut), Kepala Dinas P3AP2KB Samosir dr. Friska Situmorang dan Bappeda Litbang Kabupaten Samosir.

Baca juga: Mendagri Wajibkan Nomenklatur Pemadam Kebakaran Jadi Dinas Tersendiri